Barisan.id, – Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Transisi Energi Berkeadilan mendesak pemerintah agar tidak menurunkan target bauran energi terbarukan dalam draf revisi Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).
Mereka menekankan bahwa RPP KEN seharusnya mengedepankan kebijakan untuk meningkatkan target transisi energi yang adil dan ambisius. Koalisi ini mengusulkan agar target energi terbarukan mencapai 60% pada 2030 dan 100% pada 2050, serta menghentikan pengembangan energi fosil baru.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam audiensi dengan Fraksi Demokrat Komisi VII DPR RI, Selasa (3/9), yang diwakili oleh Ketua Fraksi Sartono Hutomo, Hendrik Halomoan Sitompul, dan Zulfikar Hamonangan.
Koalisi meminta Fraksi Demokrat untuk memperjuangkan revisi KEN yang mampu meningkatkan target energi terbarukan serta menolak energi berbasis lahan yang menyebabkan deforestasi, seperti biomassa, dan energi nuklir yang dinilai berisiko bagi Indonesia.
Juru Kampanye Forest Watch Indonesia (FWI), Anggi Prayoga, menyoroti penggunaan biomassa kayu (wood pellet) yang dipenuhi melalui pembangunan Hutan Tanaman Energi (HTE) dengan menggunduli hutan di berbagai provinsi, seperti Aceh, Jambi, Kalimantan dan Gorontalo.
“Jika praktik ini tetap dibiarkan, maka Indonesia akan mengalami utang emisi dari hutan yang dirusak,” tegas Anggi.
Senada dengan Anggi, Plt. Direktur Program ICEL, Bella Nathania, menegaskan pentingnya meninjau kembali prioritas nuklir dalam RPP KEN.
“Terlebih, Indonesia belum memiliki kesiapan infrastruktur, terutama dalam pengelolaan limbah nuklir. Dengan kondisi geografis Indonesia, PLTN di Pulau Bangka akan berdampak hingga ke Sumatera Utara,” jelas Bella.
Sementara itu, Indra Sari Wardhani, Plt. Direktur Program Koaksi Indonesia, menyatakan bahwa Fraksi Demokrat menerima dan mengapresiasi masukan Koalisi, yang disampaikan dalam bentuk daftar inventarisasi masalah (DIM). Ia berharap Fraksi Demokrat dapat memperjuangkan masukan tersebut dalam pembahasan di DPR dengan pemerintah.
Menurut Indra, revisi KEN harus menghapus pemanfaatan energi fosil yang terselubung dalam terminologi “energi baru” dan tidak mendorong penggunaan teknologi penangkapan karbon (CCS/CCUS) yang dianggap berisiko dan bisa memperpanjang ketergantungan Indonesia pada energi fosil.
Selain itu Manager Energi Terbarukan Trend Asia, Beyrra Triasdian juga menambahkan bahwa pemanfaatan energi fosil berdampak serius pada ekonomi negara.
Berdasarkan Laporan Ambiguitas VS Ambisi; Tinjauan Kebijakan Transisi Energi Indonesia yang dikerjakan Trend Asia bersama Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), pada 2021, sekitar 33% dari 58 gigawatt (GW) pembangkit listrik yang terpasang melebihi kebutuhan energi listrik di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan beban biaya operasional dan pemeliharaan mencapai Rp16 triliun atau US$1,2 miliar.
“Belum lagi kerugian akibat polusi dari pembangkit fosil yang memberikan dampak langsung ke masyarakat. Riset lainnya dari CREA mengingatkan kita akan polusi yang dihasilkan 10 PLTU di Banten, yang menyebabkan biaya ekonomi sampai Rp71,3 triliun per tahun,” ujar Beyrra.
Koalisi juga meminta agar revisi KEN mengakomodasi kebutuhan pemerintah daerah sebagai aktor penting dalam dekarbonisasi, mengingat peran pemda dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Umum Energi Daerah.
Mahawira Singh Dillon dari Transisi Energi Berkeadilan.id menambahkan bahwa transisi ke energi terbarukan akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.
“Opsi pembangkitan energi terbarukan terbukti menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan ketimbang opsi energi fosil,” kata Wira.
Dalam audiensi tersebut, Wira menyampaikan, Fraksi Demokrat menerima masukan Koalisi, terutama terkait komitmen terhadap transisi energi dalam draf KEN, serta berniat bertanya lebih lanjut kepada pemerintah terkait penurunan target bauran energi terbarukan dalam draf tersebut
