Barisan.id, Gorut – Menjelang akhir tahun 2024, sejumlah pihak ketiga yang telah menyelesaikan pekerjaan untuk Pemerintah Daerah masih menunggu pembayaran.
Situasi ini mendapat perhatian serius dari aktivis Indra Rohandi Parinding, yang memberikan kritik tajam terhadap Pemerintah Daerah atas keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang telah bekerja sesuai kontrak.
“Mengapa kegiatan diadakan dan dikontrakkan sesuai mekanisme, tetapi saat penagihan, pihak ketiga justru kesulitan mendapatkan hak mereka? Ini sangat memprihatinkan, terlebih menyangkut hak-hak yang wajib segera diselesaikan,” ujar Indra.
Ia juga menyoroti perubahan pembahasan anggaran yang dianggap tidak memprioritaskan hak-hak pekerja yang telah melaksanakan tanggung jawab sesuai kontrak. Selain itu, pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.
“Pemerintah daerah harus memenuhi hak-hak pihak ketiga karena itu merupakan hasil jerih payah dan keringat mereka. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kewajibannya dalam membayarkan hak-hak orang lain,” tegasnya.
