Jakarta, BARISAN – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin meminta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk pembenahan kualitas biaya ekspor serta itu juga dapat memperbaiki rasio kredit bermasalah pada sektor ekspor tersebut.
“LPEI punya catatan kelam karena sempat memiliki pembiayaan bermasalah yang menyebabkan kerugian yang cukup fantastis. Dari kasus ini, LPEI patut belajar untuk memperbaiki tata kelola penyaluran pembiayaan ekspor agar semakin prudent dan objektif, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. Kemudian, pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran juga harus ditindak tegas,” ucapnya kepada wartawan, Selasa, (4/10).
Puteri juga berharap agar persoalan ini bisa segera terselesaikan, dan pihak-pihak yang ditetapkan bersalah segera dimintai pertanggungjawaban dari pihak LPEI.
“Sebab tidak hanya negara yang telah dirugikan, tapi juga kesempatan para eksportir kita yang memerlukan pendanaan juga jadi terhambat. Apalagi, LPEI didirikan sebagai pendorong pembiayaan ekspor nasional. Oleh karenanya, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pembiayaan menjadi sangat penting untuk dijaga dan dipertanggungjawabkan kepada publik,” tuturnya.
Oleh karena itu, sambungnya, ia mempertanyakan urgensi langkah kolaborasi LPEI bersama Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberian hibah guna mendukung pembangunan internasional dan peningkatan ekspor nasional.
“Apa saja manfaatnya? Berapa besarnya dan apa bentuk hibah ini? Negara mana saja yang dituju? Sebagai lembaga pembiayaan ekspor, apalagi masih mencatat NPL yang cukup tinggi, saya kira LPEI perlu fokus dulu terhadap tugas dan fungsi utamanya dalam meningkatkan kapasitas eksportir dalam negeri. Sehingga dapat membawa manfaat optimal bagi pelaku UMKM maupun LPEI sendiri, terutama dalam menjaga kualitas pembiayaannya. Terlebih saat perusahaan masih menghadapi tantangan NPL ini,” pungkasnya.
[Adi]
