Barisan.id, – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menyoroti potensi kerugian negara dalam distribusi bijih nikel melalui jalur darat.
Hal ini disampaikan setelah melakukan kunjungan kerja ke PT IWIP yang terletak di Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.
Bambang menilai pengangkutan bijih nikel yang langsung menuju smelter PT IWIP tanpa prosedur pengawasan yang ketat berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan negara.
Jika proses distribusi bijih nikel melalui darat tidak segera diawasi secara serius, kebocoran pendapatan negara bisa menjadi sangat signifikan.
“Industri smelter selama ini lebih mudah mengontrol pengiriman melalui jalur laut karena ada pengawasan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Namun, pengangkutan lewat jalur darat justru menjadi celah yang rentan tidak terpantau,” ujar Bambang, Selasa (17/12/2024).
Ia juga mengungkapkan temuan Komisi XII di lapangan menunjukkan, sebagian besar truk pengangkut bijih nikel tidak melalui pos penimbangan resmi. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara data pengiriman yang dilaporkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan, yang berpotensi merugikan pendapatan negara.
Bambang mendesak Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi nikel, terutama di jalur darat yang rawan disalahgunakan.
“Pemerintah harus memperketat pengawasan di titik-titik rentan agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan negara,” tegasnya.
Nikel dan Peran Strategis dalam Energi Terbarukan
Di sisi lain, pemerintah tengah fokus pada pengembangan energi terbarukan, termasuk mendorong industri kendaraan listrik (EV) sebagai solusi mengurangi polusi udara dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Dalam industri kendaraan listrik, nikel memainkan peran penting sebagai bahan baku utama baterai EV.
Indonesia, sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, memiliki peluang besar untuk menjadi pemain kunci dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik global. Kebijakan hilirisasi yang melarang ekspor bijih nikel mentah telah diterapkan guna meningkatkan nilai tambah ekonomi dan memastikan pasokan nikel untuk smelter dalam negeri.
Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah untuk tetap konsisten dalam penerapan kebijakan hilirisasi nikel dan tata niaga yang transparan. Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya nikel nasional dan menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi baterai kendaraan listrik terkemuka di dunia.
