Barisan.id, – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tengah merancang sebuah grand desain kurikulum untuk meningkatkan kapasitas pengawas pemilu.
Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda, menjelaskan bahwa langkah ini diambil guna memastikan bahwa para pengawas pemilu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tepat serta kontekstual dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu.
“Dalam pembahasan kapasitas, ada dua hal yang saling terkait, yaitu aspek normatif dan praktis. Aspek normatif mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu, sedangkan aspek praktis berkaitan dengan implementasinya,” ujar Herwyn dalam keterangan resminya di Jakarta, pada hari Jumat (10/5/2024)
Herwyn menyatakan bahwa hasil dari grand desain yang sedang disusun ini nantinya akan diimplementasikan dalam bentuk keputusan atau mungkin menjadi peraturan Bawaslu.
Untuk itu, ia berharap bahwa meskipun kepemimpinan Bawaslu berubah di masa mendatang, program prioritas yang telah disusun pada periode sebelumnya tetap dapat dipertahankan.
“Pembentukan grand desain ini harus segera diselesaikan, dan implementasinya dapat berupa program pelatihan,” tambahnya.
Lebih lanjut, mantan ketua Bawalu Sulawesi Utara tersebut mengungkapkan harapannya agar pelatihan tidak hanya ditujukan kepada ketua dan anggota Bawaslu di setiap tingkatan, tetapi juga kepada staf sekretariat Bawaslu.
Menurut Herwyn, dalam menjalankan tugas pengawasan, baik komisioner maupun staf sekretariat memiliki peran yang saling melengkapi.
“Setiap komisioner Bawaslu di setiap tingkatan akan menjalani pelatihan, terutama para pengawas ad hoc. Selain itu, pelatihan juga akan diperluas kepada staf sekretariat Bawaslu,” katanya.
Herwyn berharap bahwa dengan adanya grand desain kurikulum pelatihan untuk pengawas pemilu, akan terjadi penguatan dalam struktur kelembagaan Bawaslu.
“Penguatan struktur kelembagaan Bawaslu akan terwujud jika pelatihan dianggap sebagai hal yang penting, yang dihubungkan dengan kondisi kelembagaan Bawaslu saat ini. Oleh karena itu, fungsi pelatihan dapat dijadikan sebagai bagian integral atau entitas tersendiri, minimal hingga ke tingkat Bawaslu provinsi,” tutup Herwyn.
