Barisan.id, Butur – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Kalowo-Ngapaea (HIMKAN) menggelar aksi demonstrasi di Desa Kalowo dan Desa Ngapaea.
Aksi ini menyoroti beberapa permasalahan desa seperti penyalahgunaan anggaran Bumdes, nepotisme dalam jabatan, dan dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa.
Koordinator lapangan, Alam Jaya menyampaikan, konsep membangun dari desa telah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Akan tetapi, jika dalam suatu desa terdapat penyalahgunaan kekuaasaan seperti penyelewangan anggaran dan nepotisme jabatan maka yang terjadi dalam desa tersebut adalah tidak adanya pembangunan, rusaknya tatanan sosial dan menambah penderitaan masyarakat.
“Masalah-masalah yang terus dibiarkan, seperti korupsi, ketimpangan pelayanan, atau ketidakpedulian terhadap kebutuhan rakyat, adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Jika pemimpin hanya berfokus pada keuntungan pribadi, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan, dan desa tidak akan pernah berkembang,” kata Alam. Rabu (20/11/2024).
Menurut Alam, masyarakat harus tau bahwa kebijakan pemerintah yang terus menggelontorkan anggaran untuk ada desa bertujuan untuk membangun infrastruktur, mendukung ekonomi kreatif, dan meningkatkan kapasitas masyarakat desa.
“Pembangunan berbasis desa menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan antara kota dan desa. Pembangunan dari desa bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga bagaimana memberdayakan masyarakat lokal untuk menjadi mandiri dan berdaya saing,” ujarnya.
Selain itu Alam juga menjelaskan, permasalahan yang terjadi di Desa Kalowo sudah sangat akut, mulai dengan adanya temuan penyalahgunaan anggaran Bumdes Kalo dari tahun 2019-2022 yang diduga mencapai 300 juta, lalu dugaan penyalahgunaan anggaran ratusan juta rupiah yang dilakukan kades sebelumnya, dan adanya dugaan nepotisme jabatan dalam desa.
“Sebelum berdemonstrasi mediasi sudah coba dilakukan dengan pemerintah desa Kalowo terkait persoalan tadi, tetapi mediasi menemui titik buntu karena pihak yang ingin ditemui tidak hadir. Olehnya kami meminta regulator terkait segera melakukan pemeriksaan terhadap desa kalowo terkait dugaan penyalahgunaan anggaran desa ini,” ujarnya.
Selain desa Kalowo, massa aksi juga menyoroti Desa Ngapaea yang diduga telah menyalahgunakan wewenang kekuasaan sebagai seorang kepala desa.
“Banyak persoalan di Desa Ngapaea ini, mulai dari tidak adanya transparansi perekrutan aparat desa, hingga tidak berkantornya kepala desa dan aparatnya,” kata Alam.
Sama halnya seperti Desa kalowo, kami berharap kepada regulator terkait juga agar dapat melakukan audit terhadap Desa Ngapaea.
