Barisan.id, – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti penumpasan mafia tanah sebagai salah satu prioritasnya. Sorotan ini datang setelah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan program untuk menggebuk mafia tanah di dua provinsi dalam waktu sebulan.
Jokowi mengungkapkan bahwa AHY telah memberikan laporan mengenai upaya penanganan mafia tanah di berbagai wilayah. Menurutnya, keberadaan mafia tanah di Indonesia dapat berkembang karena masih banyak tanah yang belum memiliki sertifikat.
Namun, dengan adanya program percepatan pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah yang diperkuat, Jokowi menyatakan bahwa aktivitas mafia tanah dapat ditekan.
“Menurut Menteri ATR/BPN, urus mafia tanah di sana, gebuk mafia tanah di sini. Meskipun masih ada, namun sudah berkurang signifikan karena mayoritas tanah telah bersertifikat,” ungkap Jokowi. Selasa (30/4/2024).
Jokowi memiliki target agar 126 juta bidang tanah di Indonesia terdaftar dan memiliki sertifikat. Saat ini, baru 112.081.933 bidang tanah yang terdaftar, dengan 91.357.600 bidang sudah bersertifikat. Hal ini berarti masih ada 13.918.067 bidang tanah yang belum terdaftar dan bersertifikat.
Di sisi lain, AHY melaporkan bahwa pihaknya baru saja menjalankan operasi penumpasan mafia tanah di dua provinsi. Langkah ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk memerangi mafia tanah.
Menurutnya, dari operasi tersebut, berhasil mencegah potensi kerugian masyarakat dan negara sebesar Rp 324 miliar.
“Program penumpasan mafia tanah selama dua bulan ini telah kami lakukan di Jatim dan Sulawesi Tenggara, yang berhasil mencegah potensi kerugian masyarakat dan negara sebesar Rp 324 miliar,” Kata AHY
Secara nasional, AHY menyatakan bahwa pihaknya bersama Satgas Anti Mafia Tanah, yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, telah berhasil mencegah potensi kerugian negara sebesar Rp 13 triliun selama tahun 2023.
