Barisan.id, – Presiden Joko Widodo geram terhadap temuan penggunaan anggaran sebesar Rp6,2 triliun untuk pembuatan ribuan aplikasi di berbagai instansi pemerintahan.
Jokowi menyatakan bahwa peningkatan anggaran tersebut disebabkan oleh kebiasaan instansi pemerintah dalam menciptakan aplikasi baru secara terus-menerus. Dia menegaskan bahwa setiap terjadi pergantian kepemimpinan di instansi atau daerah, seringkali diikuti dengan pembuatan instansi baru.
“Tadi 27 ribu aplikasi yang ada. Kemarin kita cek waktu bikin anggaran ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru. Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi,” kata Jokowi dalam peluncuran INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).
“Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” imbuhnya.
Presiden Jokowi pun menggagas pengintegrasian digitalisasi pelayanan publik. Hal itu diwujudkan dengan penunjukan Perum Peruri sebagai Govtech Indonesia
Kebijakan itu diikuti dengan peluncuran super apps INA Digital. Aplikasi itu akan berisi seluruh layanan publik. Untuk tahap pertama, aplikasi itu berisi layanan seperti BPJS Kesehatan, pengurusan paspor, serta perpanjangan SIM dan STNK.
“Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membikin platform-platform baru. Setop!,” pungkasnya.
