Barisan.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo memaparkan serangkaian langkah yang dapat diambil untuk menghadapi peningkatan suhu bumi yang diprediksi akan terus meningkat dalam lima tahun mendatang.
Hal ini disampaikan pada pertemuan sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India yang diselenggarakan di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India. Sabtu (9/9/2023).
“Planet kita dalam kondisi genting. Pada bulan Juli lalu, suhu dunia mencapai rekor tertinggi, dan prediksi menunjukkan bahwa peningkatannya akan berlanjut dalam lima tahun mendatang. Hal ini tidak bisa kita biarkan terjadi tanpa tindakan masif dan drastis,” kata Jokowi.
Percepatan transisi ke ekonomi rendah karbon merupakan salah satu upaya yang harus diambil. Menurut Presiden, hingga saat ini, upaya untuk mengurangi emisi masih terbatas.
“Komitmen pendanaan dari negara-negara maju hingga saat ini hanya berupa retorika belaka, baik dalam hal pendanaan iklim sebesar USD 100 miliar per tahun maupun fasilitas pendanaan untuk mengatasi kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim,” ungkapnya.
Selain itu, Jokowi juga menekankan bahwa negara-negara berkembang saat ini membutuhkan bantuan dalam bentuk teknologi dan investasi berkelanjutan untuk mempercepat penurunan emisi global.
“Kami sebagai negara berkembang sangat ingin mempercepat penurunan emisi, tetapi kami memerlukan dukungan dalam transfer teknologi dan investasi berkelanjutan,” kata Jokowi.
Presiden juga menyoroti pentingnya pendanaan dalam upaya percepatan penurunan emisi. Dia menekankan bahwa kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta harus ditingkatkan, karena ini dianggap sebagai kunci untuk mencapai perubahan besar dalam mengurangi emisi.
“Tahun lalu, di Bali, Indonesia telah menginisiasi G20 Bali Global Blended Finance Alliance, dan skema Just Energy Transition Partnership (JETP) ini harus diperluas dan ditingkatkan,” ujarnya.
Untuk itu, Presiden menyarankan perlunya adopsi standar global, seperti taksonomi, untuk mencegah praktik greenwashing. Dia juga menegaskan bahwa reformasi Bank Pembangunan Multilateral (MDB) harus mencerminkan representasi negara-negara anggotanya.
