Barisan.id, – Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, menilai tidak adanya cadangan data atau backup yang dimiliki Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terhadap data Pusat Data Nasional (PDN) yang baru-baru ini mengalami serangan siber ransomware bukanlah masalah tata kelola ketahanan siber, melainkan sebuah tindakan kebodohan.
“Jangan lagi bilang ini masalah tata kelola. Ini bukan masalah tata kelola, Pak. Ini masalah kebodohan, punya data nasional tapi tidak ada satu pun backup,” ujarnya. Kamis (27/06/2024).
Kemenkominfo memiliki dua Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya dan Serpong, serta satu Pusat Data Nasional (PDN) di Batam. Serangan siber yang terjadi saat ini berlokasi di PDNS 2 di Surabaya, Jawa Timur. BSSN merekomendasikan Kemenkominfo agar menyiapkan data cadangan. Misalnya, data dari PDNS 2 di Surabaya maupun PDNS 1 di Serpong seharusnya di-backup ke PDN di Batam.
“Kita tidak bisa mengandalkan Batam sebagai backup karena hanya dua persen data yang di-backup. Ini bukan masalah tata kelola, pembobolan data ini adalah kebodohan saja, Pak,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pernyataan mengenai dua persen data PDN yang dicadangkan di Batam sangat kecil dan kurang diperhitungkan. Ia menegaskan, tidak adanya cadangan data ini bukanlah bentuk kurangnya tata kelola ketahanan siber karena memang tidak ada pengelolaan yang memadai.
Kepala BSSN, Hinsa Siburian, sebelumnya mengakui adanya kekurangan dalam tata kelola ketahanan siber, yaitu dengan tidak adanya cadangan data-data PDN yang mengalami gangguan akibat serangan siber.
“Kami akui ada kekurangan dalam tata kelola. Itu yang kami laporkan juga karena diminta untuk menyampaikan apa saja masalah yang menyebabkan kejadian ini. Itu salah satu yang kami laporkan,” pungkasnya.
