banner Kulbar
BeritaPolitik

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Pergeseran Kedaulatan di Laut Natuna Utara

×

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Pergeseran Kedaulatan di Laut Natuna Utara

Share this article
Menteri Luar Negeri Sugiono. Foto: BPMI Setpres/Kris
Menteri Luar Negeri Sugiono. Foto: BPMI Setpres/Kris

Barisan.id, – Pemerintah Indonesia menegaskan, tidak ada pergeseran dalam posisi kedaulatan di wilayah Laut Natuna Utara.

Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 2 Desember 2024, usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kita tidak punya pergeseran standing apa pun terkait kedaulatan,” kata Sugiono.

Sugiono menekankan bahwa kedaulatan nasional tetap menjadi prioritas utama Indonesia dalam menghadapi isu-isu di kawasan tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa langkah-langkah kolaborasi sedang dijajaki bersama Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk mendukung kepentingan ekonomi kedua negara.

“Kita ingin melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan RRT di wilayah-wilayah yang masing-masing memiliki klaim untuk kepentingan ekonomi yang saling menguntungkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menlu menyampaikan bahwa kedua negara telah sepakat membentuk komite bersama guna mendiskusikan rincian kerja sama. Pembahasan tersebut mencakup lokasi geografis serta landasan hukum yang relevan di masing-masing negara.

“Kerja sama ini akan dilakukan melalui pembentukan komite bersama untuk membahas detailnya, termasuk lokasi geografis. Masing-masing pihak tetap berpegang pada hukum yang berlaku di negaranya. Jadi tidak ada perubahan posisi terkait kedaulatan,” tegas Sugiono.

Hubungan Luar Negeri Diperkuat

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Hasan Nasbi, menambahkan bahwa lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto pada November lalu berhasil memperkuat kerja sama Indonesia dengan negara-negara sahabat.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperjuangkan kepentingan nasional melalui partisipasi di forum kerja sama ekonomi global.

“Selain mendaftar dan bergabung dengan BRICS, kita juga sedang mengupayakan keanggotaan di OECD dan CPTPP. Presiden menyampaikan bahwa Indonesia akan bergabung dengan organisasi mana pun yang memberikan keuntungan ekonomi bagi bangsa,” ujar Hasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *