Buranga, Barisan.id-Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Utara (Butur), diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, La Nita, bersama Kepala Bappeda, Harmin Hari dan Plt. Kepala BKD Butur, Abdul Wahidin mengikuti sosialisasi Permendagri No. 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2023 bertempat di Villa Nirwana Tamimu Ballroom Kota Baubau, Sabtu, 12 November 2022.
Kegiatan tersebut dibuka Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Asrun Lio, dihadiri Plh. Direktur pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Rikie, selaku narasumber turut dihadiri Walikota Baubau, para kepala OPD Se- Provinsi Sultra, Ketua DPRD, Sekda, Kepala Bappeda, Kepala BKD dan Kabag Hukum Kab/Kota Se-Sultra.
Dalam paparan materi narasumber menguraikan tiga hal penting, yakni Permendagri No. 84 Thn 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2023. Bagaimana skema penyiapan, penyusunan dan pembahasan anggaran dalam APBD.
Sesuai PP No. 12 Thn 2019 bahwa APBD salah satunya mempedomani pedoman yang disusun Kementerian Dalam Negeri. Aspek yang krusial adalah APBD itu berproses melalui RKPD-KUA-PPAS-Kesepakatan APBD melalui tahapan dan jadwal dengan memperhatikan pokok” kebijakan dalam penyusunan APBD. Sehingga APBD itu menghasilkan ruang harmonisasi.
Penyerapan APBD
Serapan APBD kita secara Nasional belum menembus 70 % dikhawatirkan serapan anggaran kebih rendah khususnya belanja pada Tahun 2021. Pemerintah Daerah hanya mampu menyerap anggaran sekitar Rp. 1098 Triliun dan Rp. 223 Triliun anggaran tersimpan di perbankan data akhir September 2022, sehingga diperlukan langkah konkrit percepatan serapan anggaran.
“Kondisi Inflasi sudah menyerang banyak negara, tetapi Alhamdulillah, pergerakan inflasi Indonesia menurun jika dibandingkan kondisi bulan lalu. Ini berarti bahwa apa yang dilakukan Kepala Daerah dan DPRD sudah sesuai tool. Upaya ini dilakukan jangan sampai negara kita menjadi bagian dari contoh Negara” lain seperti Rusia yang saat ini semakin drop dalam inflasi dan yang paling fatal adalah mundurnya PM Inggris karena kebijakannya mengakibatkan inflasi,” pungkasnya. (Adm)
