Barisan.id, – Karet dan kakao merupakan dua komoditas perkebunan utama di Indonesia yang berperan penting dalam mendukung perekonomian nasional.
Sebagai komoditas ekspor, karet menyumbang kontribusi terbesar kedua setelah kelapa sawit, sementara kakao berada di posisi keempat. Namun, permasalahan rantai pasok dan pasar yang tidak merata menyebabkan petani, yang sebagian besar mengelola perkebunan ini, belum sepenuhnya merasakan manfaat ekonominya.
Perkembangan Industri Karet dan Kakao
Industri karet Indonesia mengalami tantangan berat dalam dekade terakhir. Data menunjukkan penurunan luas perkebunan karet dari 3,60 juta hektar pada 2014 menjadi 3,55 juta hektar pada 2022.
Sebaliknya, kakao mengalami peningkatan harga global, mencapai USD 4.521 per ton pada 2024, hampir empat kali lipat dari rata-rata harga tahun 2022. Namun, produktivitas kakao domestik justru menurun sekitar 1,04% per tahun selama satu dekade terakhir, dipengaruhi perubahan iklim dan manajemen yang kurang optimal.
Kebijakan dan Strategi Tata Kelola
Organisasi lingkungan Satya Bumi mengeluarkan dua dokumen kebijakan untuk memperkuat tata kelola karet dan kakao. Kebijakan tersebut bertujuan mengatasi tantangan seperti dominasi kelapa sawit, berkurangnya keterlibatan perusahaan besar di sektor karet, tata kelola lahan yang tidak optimal, dan rantai pasok yang panjang. Praktisi keberlanjutan Wiko Saputra menyarankan diversifikasi tanaman untuk mengurangi dominasi sawit dan meningkatkan daya saing komoditas lain.
Selain itu, penerapan regulasi global seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) menjadi momentum untuk meningkatkan tata kelola komoditas perkebunan di Indonesia.
Menurut Sayyidatihayaa Afra, EUDR dapat menjadi peluang perbaikan, meski memerlukan pendekatan yang komprehensif agar tidak mengabaikan kepentingan petani kecil.
Inisiatif dan Pemetaan Perkebunan
Sebagai upaya mendukung transparansi data, Satya Bumi bersama SIAR meluncurkan platform RubberX, sebuah peta spasial perkebunan karet nasional. Pemetaan ini menemukan luas perkebunan karet nasional mencapai 2,5 juta hektar, tersebar di 23 provinsi, dengan mayoritas berada di Sumatra. Data ini diharapkan menjadi dasar untuk tata kelola karet yang lebih baik dan mendukung daya saing di pasar global.
Dukungan Pemerintah dan Tantangan Implementasi
Kementerian Pertanian RI menyambut baik hasil pemetaan ini sebagai langkah awal meningkatkan tata kelola komoditas karet. Meski demikian, tantangan implementasi EUDR, seperti kompleksitas rantai pasok dan penyediaan data legalitas, masih menjadi kendala.
Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO) menyatakan sedang mempersiapkan sistem segregasi dan sertifikasi untuk memenuhi tuntutan regulasi global.
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Prayudi Syamsuri, menekankan pentingnya mempertahankan keseimbangan antara pelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Ia menyoroti perlunya penyesuaian kebijakan dalam negeri sebelum sepenuhnya merespons tren pasar global.
Dengan langkah-langkah strategis yang terkoordinasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi karet dan kakao di pasar global, sembari memastikan kesejahteraan petani dan keberlanjutan lingkungan.
